Page 254 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

lebih fokus pada persoalan administrasi pertanahan untuk
mendukung pembangunan. Anggapannya, sistem admi-
nistrasi pertanahan yang baik akan memudahkan peme-
rintah dalam menjalankan program pembangunan.

A. Perubahan Kebijakan: Administrasi Pertanahan
untuk Mendukung Pembangunan

Sebagai suatu lembaga yang sebelumnya hanya berada
di bawah Kementerian Dalam Negeri, tahun 1988 menjadi
tonggak bersejarah bagi kelembagaan agraria di Indone-
sia, yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden
No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Terbitnya Keputusan Presiden ini mengubah bentuk lem-
baga agraria yang sebelumnya berupa Direktorat Jenderal
di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi Badan Per-
tanahan Nasional yang bertanggung jawab langsung kepa-
da Presiden. Secara operasional Badan Pertanahan Nasio-
nal dimulai pada tanggal 21 November 1988 yakni pada
saat penunjukan dan pelantikan Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

Perubahan bentuk kelembagaan ini dilatarbelakangi
oleh karena meningkatnya pembangunan nasional yang
menjadi isu utama dalam pertumbuhan dan kegiatan
perekonomian pada periode Orde Baru. Kondisi tersebut
mengakibatkan kebutuhan akan tanah juga semakin
meningkat. Dengan permintaan tanah yang semakin
tinggi, maka persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal
Agraria bertambah berat dan kompleks. Untuk mengatasi
hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria diting-

218