Page 266 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

6. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.
9-VIII-1993 tentang Pengelolaan dan Pengurusan
Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau
Galang dan Pulau-pulau lain di Sekitarnya. Surat kepu-
tusan ini sebagai tindaklanjut dari ketentuan dalam
Diktum Keenam Keputusan Presiden No. 28 Tahun
1992, yang dibutuhkan pengaturan terhadap penge-
lolaan dan pengurusan atau seluruh areal tanah di
Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau-Pulau lain
di sekitarnya sebagaimana tergambar dalam lampiran
Keppres tersebut. Dengan Kepmen ini dilakukan pene-
tapan terhadap kesediaan Pemerintah untuk membe-
rikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam serta mengatur syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut.
Aturan dalam rangka mendukung industri dan inves-
tasi pada periode-periode ini pada dasarnya dilatarbela-
kangi logika bahwa kegiatan penanaman modal/investasi
langsung, baik dalam bentuk investasi asing maupun
investasi dalam negeri mempunyai kontribusi secara
langsung bagi pembangunan. Penanaman modal akan
semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, teknologi
dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru
untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu
meningkatkan daya beli masyarakat.

Gambar berikut ini adalah contoh SK HGU yang ditan-
datangani oleh ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) atas nama Kepala BPN sebagai langkah
nyata Pemerintah Indonesia dalam mendukung perce-

230