Page 269 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

pensertifikatan tanah di daerah-daerah yang pengu-
asaan tanahnya terkena landreform baik untuk tanah-
tanah yang masih menjadi hak bekas pemilik lama
maupun yang telah distribusikan kepada para peng-
garap;
2. Ditetapkan secara mengelompok untuk daerah-daerah
tertinggal;
3. Ditetapkan di daerah yang tanahnya mempunyai po-
tensi produksi bahan pokok yang cukup untuk dikem-
bangkan;

4. Ditetapkan secara berkelompok, untuk pensertifikatan
tanah-tanah yang berpenduduk padat dan mempunyai
potensi yang cukup besar untuk dikembangkan;
5. Dipilih lokasi mengenai tanah-tanah sengketa yang
bersifat strategis dan dapat diselesaikan secara tuntas.
Tujuan PRONA sebagaimana tertuang dalam petun-
juk teknis tentang PRONA antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan rangsangan kepada masyarakat khusus-
nya pemegang hak atas tanah, untuk bersedia membuat
sertifikat atas hak yang dimilikinya tersebut;
2. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam
bidang pertanahan;

3. Membantu pemerintah dalam hal menciptakan suatu
suasana kehidupan masyarakat yang aman dan ten-
tram;
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pe-
milik tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta
pembangunan di bidang ekonomi;

233