Page 267 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 267
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
patan kegiatan investasi. Dasar dari keluarnya SK HGU
yang ditandatangani oleh Ketua BKPM atas nama Kepala
BPN ini adalah Pasal 1 ayat 8 Keppres No. 54 Tahun 1977
tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal.
Gambar 19. SK Pemberian HGU yang ditandatangani pada tahun 1989
oleh Kepala BKPM atas nama Kepala BPN
Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022
C. Land Administration untuk Pembangunan
1. Proyek Operasi Nasional Agraria
Dalam rangka tertib administrasi di bidang perta-
nahan, dan juga menjalankan amanat UUPA dan PP No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah
harus memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
BPN, adalah dengan melaksanakan percepatan pendaf-
taran tanah dengan melaksanakan PRONA (Herry, 2012).
PRONA adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan di
231
