Page 272 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 272
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
dengan Surat Edaran dari Menteri Negara Agraria/KBPN.
Seiring perjalanan waktu, keuangan negara untuk ang-
garan pertanahan yang semakin terbatas akhirnya ber-
dampak terhadap proyek yang semula sepenuhnya
dibiayai negara dari APBN. Sehingga mulai tahun 1995,
PRONA diarahkan dengan melibatkan partisipasi masya-
rakat. Masyarakat didorong untuk berperan serta mem-
biayai sendiri kegiatan pensertif ikatan tanah secara
swadaya. Pemerintah dalam hal ini BPN menyadari sepe-
nuhnya bahwa untuk mensukseskan program percepatan
sertifikasi tanah tidak selalu tersedia dana sesuai yang
diharapkan. Lantas pemerintah menggandneg pemerin-
tah daerah yang kemudian mengeluarkan program
dengan bantuan anggaran dari pemerintah daerah dengan
nama Program Daerah Agraria (PRODA) dan PRONA
Swadaya secara massal.
Gambar 20. Surat Edaran mengenai PRONA Swadaya tahun 1996
Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022.
236
