Page 275 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 275
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
Secara spesifik, latar belakang Indonesia menerima
proyek ILAP antara lain disebabkkan:
a. Keterbatasan Pemerintah Indonesia dalam hal dana,
peralatan dan tenaga ahli untuk menjalankan admi-
nistrasi pertanahan, sehingga dengan adanya bantuan
dana dari World Bank proyek ini baru dapat terlaksana;
b. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk menda-
patkan kepastian hukum hak atas tanahnya (sertifikat);
c. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sejak tahun
1960 hanya mampu mendaftarkan 25 juta bidang
tanah, dan masih ada 60 juta bidang tanah yang belum
terdaftar dan belum diketahui hak atas tanahnya;
d. Adanya kesan bahwa BPN lamban dalam melayani
masyarakat. Sedangkan dengan semakin meningkat-
nya tugas di bidang pertanahan, BPN semakin dituntut
untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pro-
duknya.
ILAP menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai
bentuk upaya BPN mereformasi birokrasi sistem pelayanan
pertanahannya yakni dengan cara menyebar titik-titik
pelayanan dari kantor pertanahan ke base camp ajudikasi
(jemput bola); mendelegasikan tanggungjawab pener-
bitan sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan ke ketua
tim ajudikasi; menciptakan kemitraan dengan swasta da-
lam pengukuran dan pemetaan tanah; menciptakan
kemitraan dengan masyarakat dalam pengumpulan data
yuridis kepemilikan tanah; serta menyelesaikan perseli-
sihan tanah. Upaya-upaya dimaksud merupakan langkah
239
