Page 274 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 274
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
Indonesia, Hibah Ausaid, dan Pinjaman World Bank
(Wright, 1999). Program ILAP ini sendiri berjalan pada
tahun 1994 dan awalnya direncanakan sampai dengan
tahun 2020. Badan pelaksana dalam Program ILAP ini
dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasio-
nal (Bappenas) dan BPN dengan melibatkan 7 provinsi (DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa
Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara) dengan
melibatkan 42 kabupaten/kota. Tawaran Bank Dunia untuk
legalisasi aset diterima oleh Indonesia karena melihat
proyek yang sama yang dikerjakan di Thailand. Kesuksesan
Thailand dalam melakukan legalisasi tanah menjadikan
Indonesia berminat untuk mengerjakan hal yang sama
dengan bimbingan Bank Dunia (Rachman, 2017).
Gambar 21. Laporan Akhir Review UUPA tahun 1960 oleh Asisten Teknis
Advisor Hukum Pertanahan Internasional sebagai salah satu program
ILAP yang bertujuan mengembangkan kebijakan Jangka Panjang.
Sumber: Arsip Kementerian ATR/BPN, 2022
238
