Page 235 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern

Djoko Suryo

pelaksana pemerintahan kerajaannya.
Sejalan dengan perubahan sejarah dari masa tradisional ke
masa kolonial dan masa kemerdekaan, maka terjadilah per-
geseran kedudukan, peran dan konsepsi tentang raja di Kraton
Yogyakarta. Salah satu di antaranya ialah terjadinya pergeseran
dari konsep raja sebagai pemegang kekuasaan yang datang dari
Tuhan Yang Maha Kuasa (devine king) ke konsep raja sebagai
“pemimpin rakyat” (popular king) atau “Tahta untuk Rakyat”
dan atau “raja simbolik”. Konsep raja yang pertama secara
umum berlaku dari masa Pemerintahan Sultan Hamengku
Buwana 1 (1749-1792) sampai Sultan Hamengku Buwana VIII
(1921-1938) yang berlangsung dari masa awal berdirinya Kraton
Yogyakarta sampai menjelang berakhirnya pemerintahan
Kolonial Belanda (1939) atau Pecahnya Perang Dunia II. Semen-
tara yang kedua terakhir berlaku pada masa Sultan Hamengku
Buwana IX dan Sultan Hamengku Buawan X menduduki tahta.
Sultan Hamengku Buwana IX menduduki tahtanya pada periode
1939-1988, yang berlangsung dari masa berakhinya penjajahan
Belanda, diteruskan pada masa pendudukan Jepang (Japanese
occupation, 1942-1945), sampai dengan masa kemerdekaan
(1988). Adapun Sultan Hamengku Buwana X, menggantikan tah-
ta ayahnya sejak 1988 hingga sekarang.
Perlu dikemukakan, bahwa sekalipun sejak 1831 Kraton
Yogyakarta berkedudukan sebagai bagian dari Daerah Praja
Kejawen (Vorstenlanden) yang ada di bawah naungan Pemerintah
Kolonial Belanda, namun secara internal Sultan pada masa itu
masih memiliki otoritas tradisionalnya, sehingga kedudukan
dan kekuasaan tradisionalnya secara lokal masih berlaku. Na-
mun, ketika Sultan Hamengku Buwana IX menyatakan diri bah-
wa sejak proklamasi kemerdekaan (17-8-1945) daerah Kesultanan
Yogyakarta menjadi bagian wilayah Negara Republik Indone-
sia, maka sejak itu pula secara langsung Sultan menyatukan diri
ke dalam kancah perjuangan Bangsa Indonesia untuk ikut
menegakkan Republik Indonesia. Perjuangan dan dedikasinya

214