Page 313 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor

Ahmad Nashih Luthfi

perkebunan dan kehutanan ditekan percepatan produksinya. Di-
rancanglah skema Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan perluasan
areal hutan (HPH-lahan gambut). Industrialisasi pedesaan diran-
cang melalui skema perluasan kerja sektor non-pertanian.
Riset PSP-IPB melihat bahwa proyek PIR rentan terhadap
eksploitasi terhadap “mitra kerja” perusahaan, yakni rakyat. Le-
mahnya posisi mereka menempatkan kedudukan “inti” ada pada
perusahaan. PIR yang dapat disebut sebagai market-led landreform
justru mengandung potensi konflik. Selain itu, peluang kerja luar
pertanian menurut temuan tim PukLuTan yang melibatkan kepe-
mimpinan Sajogyo dari PSP-IPB, terkait dengan tingkat pengua-
saan atas aset produksi masyarakat desa di sektor pertanian me-
reka.
Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, taraf industrialisasi
ditandai dengan upaya deregulasi dan debirokratisasi ekonomi di
level makro. Sentralisme ekonomi Orde Baru dikendorkan bah-
kan didobrak oleh kalangan swasta dalam negeri dan asing. Di
level sosial politik, pemerintah sedang memperluas basisnya dari
yang semula mengandalkan dukungan elit tertentu ke basis
massa yang lebih luas. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan
Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) pada tahun 1990-
an menjadi pilihan atas strategi itu.
Dalam konteks itulah Gunawan Wiradi agaknya geram
akibat tidak dijalankannya reforma agraria. Padahal konflik ber-
basis agraria atau konflik akibat pelaksanaan pembangunan mela-
lui skema-skema yang telah disebut di atas justru semakin me-
ningkat. Dalam suatu kesempatan di tahun 1995, ia menyerukan
perlunya pelaksanaan landreform atas inisiatif rakyat (landreform by
leverage).
Di lain pihak, Sajogyo melakukan evaluasi program IDT dan

PPK melalui Kaji Tindak (Jitin) dan Kaji Bersama (Jisam). Kaji-
an di kawasan Indonesia Timur ini menghasilkan temuan-temu-
an kritis, di antaranya adalah gugatan terhadap profesionalisme

260