Page 314 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 314
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
pendamping yang hanya menempatkan diri sebagai penyuluh
dan inspektur, bukan pengorganisir; bias pendekatan proyek;
program diposisikan dan dipersepsi sebagai hibah atau bahkan
hutang. Di satu sisi sasaran program tidak harus merasa bertang-
gung jawab mengembalikannya, di sisi lain mereka justru takut
memanfaatkannya. Selain itu adalah problem egoisme sektoral;
dan peran aparat yang intervensif bergaya “instruktif” yang jus-
tru memandulkan inisiatif rakyat; serta sasaran program yang
2
diposisikan sebagai “obyek”. Partisipasi atau emansipasi jauh
dari pelaksanaan kedua program tersebut.
C. Antara Gagasan dan Diskursus
Melacak pemikiran dan terbentuknya Mazhab Bogor dalam
konteks pembangunan nasional Indonesia membawa kita untuk
menguji serangkaian gagasan mereka, apakah bernilai kebaha-
saan belaka ataukah bersifat diskursif, sebagaimana menurut pe-
nilaian Alexander Irwan. 3
Dapat dikatakan bahwa sebagian ide hanya bernilai gagasan
(kebahasaan), yakni ide BUBT, Kolaborasi kritis dalam Bappem-
ka, pembangunan kelembagaan lokal secara interdisiplin dan
multi-aktor, dan 8 Jalur Pemerataan plus. Sebagian lain yang ber-
hasil menjadi diskursus adalah UPGK, Garis Kemiskinan Sajog-
yo, dan IDT yang gagasan di belakangnya adalah ekonomi kerak-
yatan. Tema ini diangkat sebagai GBHN tahun 1993. Artikulasi
tema ini sebenarnya lebih lantang disuarakan oleh Mubyarto.
Meski gagasannya turut berkontribusi terhadap program IDT,
pada akhirnya program ini oleh Sajogyo sendiri dinilai tidak ber-
jalan dengan baik.
2 Simak, Mukhtar Sarman dan Sajogyo, Masalah Penanggulangan Kemiskinan:
Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia (Jakarta: Puspa Swara untuk P3ER-YAE,
2000).
3 Alexander Irwan “Dalil Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya” da-
lam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (Ed.), Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indo-
nesia (Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2006) hlm. 32.
261

