Page 314 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 314

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria


               pendamping yang hanya menempatkan diri sebagai penyuluh
               dan inspektur, bukan pengorganisir; bias pendekatan proyek;
               program diposisikan dan dipersepsi sebagai hibah atau bahkan
               hutang. Di satu sisi sasaran program tidak harus merasa bertang-
               gung jawab mengembalikannya, di sisi lain mereka justru takut
               memanfaatkannya. Selain itu adalah problem egoisme sektoral;
               dan peran aparat yang intervensif bergaya “instruktif” yang jus-
               tru memandulkan inisiatif rakyat; serta sasaran program yang
                                          2
               diposisikan sebagai “obyek”. Partisipasi atau emansipasi jauh
               dari pelaksanaan kedua program tersebut.

               C. Antara Gagasan dan Diskursus

                   Melacak pemikiran dan terbentuknya Mazhab Bogor dalam
               konteks pembangunan nasional Indonesia membawa kita untuk
               menguji serangkaian gagasan mereka, apakah bernilai kebaha-
               saan belaka ataukah bersifat diskursif, sebagaimana menurut pe-
               nilaian Alexander Irwan. 3
                   Dapat dikatakan bahwa sebagian ide hanya bernilai gagasan
               (kebahasaan), yakni ide BUBT, Kolaborasi kritis dalam Bappem-
               ka, pembangunan kelembagaan lokal secara interdisiplin dan
               multi-aktor, dan 8 Jalur Pemerataan plus. Sebagian lain yang ber-
               hasil menjadi diskursus adalah UPGK, Garis Kemiskinan Sajog-
               yo, dan IDT yang gagasan di belakangnya adalah ekonomi kerak-
               yatan. Tema ini diangkat sebagai GBHN tahun 1993. Artikulasi
               tema ini sebenarnya lebih lantang disuarakan oleh Mubyarto.
               Meski gagasannya turut berkontribusi terhadap program IDT,
               pada akhirnya program ini oleh Sajogyo sendiri dinilai tidak ber-
               jalan dengan baik.

                   2  Simak, Mukhtar Sarman dan Sajogyo, Masalah Penanggulangan Kemiskinan:
               Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia (Jakarta: Puspa Swara untuk P3ER-YAE,
               2000).
                   3  Alexander Irwan “Dalil Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya” da-
               lam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, (Ed.), Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indo-
               nesia (Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2006) hlm. 32.
                                                                        261
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319