Page 184 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Sarjita, Haryo Budhiawan, Sukayadi
166

terurai dalam SHP No.9 yang terletak di Desa Ungasan Kec.Kuta Kab.
DT.II Badung tercatat sebagai pemegang hak atas nama Kanwil BPN
Prop Bali di Denpasar; c. Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional
No.: 9-I-1997 tanggal 13 Januari 1997 tentang Penetapan Pemenang
Lelang Tukar Menukar Tanah Aset Badan Pertanahan Nasional untuk
Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya di Propinsi Bali; d. Surat
Menteri Keuangan No.: 5.2691/A/53/0597 tanggal 30 Mei 1997 tentang
persetujuan Penghapusan Tanah Milik Kanwil BPN Propinsi Bali. Dasar
pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
antara lain: a. Bahwa berkaitan dengan proses tukar menukar asset BPN
tersebut dimana pihak penggugat telah ditetapkan sebagai pemenangnya
sehingga sudah seharusnya pihak Tergugat II harus sudah memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9-I-1997 beserta
surat keputusan lainnya yang bersangkutan dengan proses pelaksanaan
tukar menukar asset BPN aquo; b. Menimbang bahwa dengan belum
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud yang diperintahkan
oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 236-I-1997 tersebut maka telah terbukti bahwa pihak tergugat
II telah melakukan wan prestasi; c. Menimbang bahwa oleh karena pihak
Tergugat II telah terbukti telah melakukan wan prestasi maka dihukum
untuk melakukan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Keputusan Tergugat I No. 236-I-1997 tanggal 31 Desember 1997. Dengan
demikian, makaHak Pakai No. 9/Desa Ungasan yang menjadi obyek tukar
menukar adalah sah dan mengikat. Obyek tukar menukar adalah asset
BPN (asset negara) dan proses lelangnya sah seseuai aturan yang berlaku.
7. Perkara Perdata nomor No. 260/Pdt.Plw/2006/PN.Dps, dengan para
pihak Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Pelawan melawan
I Wayan Tama, dkk.sebagai Terlawan. Terhadap gugatan tersebut
Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan, yaitu Putusan
Nomor: 260/Pdt.Plw/2006/PN.Dps. tanggal 21 Februari 2007 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 140/Pdt/2007/PT.Dps
tanggal 17 Januari 2008 yang amarnya menyatakan bahwa Gugatan
Perlawanan tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukumnya
adalah gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara
ini sama dengan perkara yang terdahulu sebagaimana yang tercantum
dalam putusan PK MARI No. 61.PK/Pdt/2004 tanggal 23 November