Page 181 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 163

Gelimbung tanggal 18 Juni 1999; e. Surat Pernyataan dari mantan Klian
Dinas Ungasan an. I Ketut Gelimbung tanggal 10 Desember 2000; f.
Surat Pemberian Ganti Rugi dan Pengosongan Tanah Garapan an. I
Wayan Muntir dan I Rebo tanggal 25 Januari 1988; g. 2 (dua) buah
Lontar asli masing-masing seluas 6,39 ha (sehingga seluruhnya
seluas 12,78 ha), yang tertulis didalamnya bahwa tanah sengketa yang
terletak di Banjar Kauh, Desa Ungasan, Klasiran Melbahu atas nama
I Sipeng yang ditemukan pada tanggal 12 Desember 2003. Disamping
itu putusan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan hukum:
Bahwa dari aspek prosedur tenggang waktu antara Penerbitan SK
Pemberian Hak Pakai incasu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 25 Oktober 1991
Nomor: SK. 87/HP/BPN/I/Bd/1991 dengan Penerbitan Sertipikat Hak
Pakai No. 9/Desa Ungasan tanggal 26 Oktober 1991 hanya berjangka
waktu satu hari saja menunjukkan adanya penyimpangan prosedur,
mengingat secara nalar dan logika proses pengukuran untuk tanah
seluas 230.450 m² tidak mungkin dilakukan seketika pada saat tanggal
keputusan pemberian hak pada tanggal 25 Oktober 1991 dan pada
keesokkan harinya yaitu tanggal 26 Oktober 1991 sudah selesai diukur
untuk penerbitan sertipikatnya pada hari itu juga, selain itu proses
penerbitan Hak Pakai tidak melalui proses Pengumuman.
Dengan demikian, maka Putusan PK tersebut diatas, maka: Pertama,
Sdr. I Wayan Tama, dkk. dinyatakan berhak atas tanah obyek perkara
(dengan demikian tanah obyek perkara dianggap tanah I Sipeng);
Kedua,Sertipikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan tidak mempunayi
kekuatan mengikat karena proses penebitannya dianggap tidak sesuai
prosedur; Ketiga, Putusan PK tidak membatalkan Putusan Kasasi TUN
MARI tanggal 26 April 2001 No. 32.K/TUN/2000.
3. Perkara Perdata Nomor: 94/Pdt.G/2006/PN.Dps, antara I Nengah Mintir
dan kawan–kawan sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat. Legal
Standing I Nengah Mintir, dkk. I Nengah Mintir, I Ketut Rebo, I Nyoman
Jiwa, I Wayan Muntir, I Made Kentra mendalilkan diri sebagai Penggarap
diatas tanah negara yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 9/
Desa Ungasan yang seharusnya memperoleh prioritas untuk memohon
tanah obyek sengketa tersebut, dan menuntut dalam petitumnya
agar Sertipikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan tidak berkekuatan
hukum dan Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mengajukan