Page 183 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 165

diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan yang seharusnya
memperoleh prioritas untuk memohon tanah obyek sengketa tersebut,
dan menuntut dalam petitumnya agar Sertipikat Hak Pakai No. 9/Desa
Ungasan tidak berkekuatan hukum dan Penggugat adalah pihak yang
berhak untuk mengajukan permohonan atas tanah negara tersebut
menjadi hak milik atas nama Penggugat.Terhadap Perkara tersebut
diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 222/Pdt.
Plw/2006/PN.Dps. tanggal 27 Juli 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar No. 83/Pdt/2007/PT.Dps tanggal 30 Juli 2007, yang amarnya
menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. Dengan
demikian, maka Perkara belum in kracht tanah Hak Pakai No. 9/
Ungasan masih dalam obyek sengketa;
5. Perkara Perdata nomor : 225/Pdt.Plw/2006/PN.Dps. di PN Denpasar,
antara I Nengah Mintir dan kawan – kawan sebagai Pelawan melawan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
sebagai Terlawan I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
sebagai Terlawan II, I Wayan Tama, dkk. sebagai Telawan III.Legal
Standing I Nengah Mintir, dkk. I Nengah Mintir, dkk. mendalilkan diri
sebagai Penggarap diatas tanah negara yang telah diterbitkan Sertipikat
Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan yang seharusnya memperoleh prioritas
untuk memohon tanah obyek sengketa tersebut, dan menuntut dalam
petitumnya agar Sertipikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan tidak
berkekuatan hukum dan Pelawan adalah pihak yang berhak untuk
mengajukan permohonan atas tanah negara tersebut menjadi hak milik
atas nama Pelawan.Terhadap Perkara tersebut diputus dengan Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 225/Pdt.Plw/2006/PN.Dps. tanggal
28 Juli 2006 yang amarnya menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan
tidak dapat diterima. Dengan demikian, Perkara dengan putusan tidak
dapat diterima secara teoritis tidak menimbulkan akibat hukum.
6. Perkara Perdata Nomor : 567/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL di PN Jakarta Selatan
antara PT. Marga Srikaton Dwipratama sebagai Penggugat melawan
Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat
II.Terhadap Perkara tersebut diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 12 September 2006 Nomor: 567/Pdt.G/2006/
PN.JKT.SEL dengan amar putusan: a. Menyatakan sah dan berharga serta
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku yaitu atas: b.
Obyek tukar menukar atas sebidang tanah seluas 230.450 M2 sebagaimana