Page 182 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Sarjita, Haryo Budhiawan, Sukayadi
164

permohonan atas tanah negara tersebut menjadi hak milik atas nama
Penggugat. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar
telah memutus yang isinya: Terhadap Perkara tersebut diputus dengan
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 94/Pdt.G/2006/PN.Dps
jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar No. 115/Pdt/2007/
PT.Dps tanggal 27 November 2007 yang amarnya menyatakan bahwa
“Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi
(Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) dan
menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi
tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, diajukan kasasi
oleh Penggugat (I Nengah Mintir), sampai saat ini Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali masih belum
menerima Memori Kasasi dari Penggugat (I Nengah Mintir).Adapun
pertimbangan hukumnya bahwa Gugatan kurang pihak karena Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tidak sertakan sebagai Tergugat.
Dengan demikian, maka I Wayan Muntir dan I Rebo adalah pihak
yang membuat pernyataan selaku penggarap tanah milik adat I Sipeng
yang digunakan sebagai Novum dalam PK No. 61.PK/Pdt/2004 dan
ditandatangani dengan cap jempol. Selanjutnya dengan diajukannya
gugatan oleh I Rebo dan I Wayan Muntir terhadap Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan dalil yang
bersangkutan adalah Penggarap tanah negara, maka Surat Pernyataan
9 (sembilan) Penyakap/ Penggarap tanggal 17 November 1999 incasu I
Ketut Rebo, dkk. Yang ditandatangani dalam bentuk cap jempol menjadi
sangat diragukan kebenaran dan keasliannya, terutama mengingat
dalam Surat Pernyataan Penggarap tersebut di tandatangani dengan cap
jempol sedangkan dalam Surat Kuasanya I Rebo, dkk.Membubuhkan
tandatangan dengan tulisan (bukan cap jempol).Perkara aquo belum
in kracht van gewisjde (mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga
status tanah Hak Pakai No. 9/Ungasan masih menjadi obyek sengketa
dan belum dapat ditentukan statusnya.
4. Perkara Perdata Nomor : 222/Pdt.Plw/2006/PN.Dps. di PN Denpasar,
antara I Wayan Cumlig dan kawan – kawan sebagai Pelawan melawan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
sebagai Terlawan I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
sebagai Terlawan II, I Wayan Tama, dkk. sebagai Telawan III.
Kedudukan hukum Penggugat I Wayan Cumlig, dkk.I Wayan Cumlig,
dkk. mendalilkan diri sebagai Penggarap diatas tanah negara yang telah