Page 179 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 161

Berdasarkan alas hak tersebut, Para pihak melakukan klaim yang
dituangkan dalam perkara:

1. Perkara Tata Usaha Negara No. 05/G/1999/PTUN/Dps. Di PTUN
Denpasar antara I Ketut Beter selaku Penggugat melawan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai
Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
sebagai Tergugat II. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar memberikan putusan:
Terhadap pemeriksaan perkara tersebut diputus dengan Putusan
PTUN Denpasar No. 05/G/1999/PTUN/Dps. tanggal 20 Juli 1999 jo.
Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanggal 27 Oktober 1999 No. 132/B/
TUN/1999/PT.TUN.Sby.jo. Putusan MA-RI tanggal 26 April 2001 No.
32.K/TUN/2000.jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
RI No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 yang bunyi amar
putusannya intinya menolak gugatan I Ketut Beter untuk seluruhnya,
pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Putusan tersebut diatas
didasarkan pada pertimbangan hukum (vide. Putusan MARI tanggal
26 April 2001 No. 32.K/TUN/2000.)bahwa :
a. Pipil No. Pipil No. 569 Persil 92, 92 a dan 92 b Ungasan seluas
123.650 M2. bukan merupakan bukti Hak melainkan hanya
merupakan bukti pembayaran pajak;
b. Tanah tersebut statusnya merupakan tanah negara bebas;
c. Penggugat (I Ketut Beter) tidak menguasai tanah tersebut.
Berdasarkan Putusan Putusan PTUN Denpasar No. 05/G/1999/PTUN/
Dps. tanggal 20 Juli 1999 jo. Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanggal
27 Oktober 1999 No. 132/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby.jo. Putusan MARI
tanggal 26 April 2001 No. 32.K/TUN/2000.jo. Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005
maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Bali tanggal 25 Oktober 1991 nomor : SK. 87/HP/BPN/I/Bd/1991
dan Sertipikat Sertipikat Hak Pakai nomor 9/Desa Ungasan tanggal 26
Oktober 1991 Gambar Situasi Nomor 7145 /1991 tanggal 26 Oktober 1991
adalah sah dan status tanah asal adalah Tanah Negara.
2. Perkara Perdata No. 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. di Pengadilan Negeri
Denpasar, antara I Wayan Tama dan kawan-kawan, selaku Penggugat
melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
sebagai Tergugat II. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13