Page 7 - Laporan
P. 7
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Indonesia, ketidaktahuan
dan informasi yang diberikan sehingga setiba di Hong Kong Pekerja mengadukan
permasalahan tersebut. Peningkatan permasalahan ini didasari dari tingginya
kepercayaan yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga
para Pekerja yang merasa di pungut biaya lebih penempatan mengadukan
permasalahannya di KJRI Hong Kong.
KJRI Hong Kong dalam melakukan penyelesaian ini hanya memfasilitasi dan
berkoordinasi dengan BNP2TKI dan Kemnaker RI serta Asosiasi dalam
mempercepat proses penyelesaian permasalahan tersebut.
2) Penahanan Dokumen
Masalah penahanan dokumen merupakan permasalahan yang cukup signifikan
dari pengaduan yang masuk ke fungsi tenaga kerja, penahanan dokumen tersebut
dilakukan baik oleh agensi maupun oleh majikan. Sampai dengan data akhir
Desember 2018 kasus pengaduan terkait dengan penahanan dokumen
merupakan mayoritas kasus yang masuk ke fungsi tenaga kerja dengan tercatat
207 kasus penahanan dokumen. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan
agensi/ majikan menahan dokumen paspor dan kontrak kerja nakerwan, antara
lain :
a. Bahwa Pekerja tersebut belum melunasi hutang yang dipotong dari upah
mereka selama 6 (enam) bulan di awal kontrak kerja. Dikhawatirkan apabila
dokumen tersebut diserahkan ke nakerwan maka nakerwan tersebut akan
melarikan diri dan berpindah agensi.
b. Penggunaan dokumen paspor dan kontrak kerja untuk dijadikan sebagai
jaminan bagi Pekerja dalam meminjam uang di bank maupun renternir, yang
apabila Pekerja tersebut wanprestasi tidak dapat melunasi hutang tersebut
Laptah/Naker/KJRI_HK/2018 7