Page 8 - Laporan
P. 8

berimbas  pada  penagihan  ke  rumah  majikan.  Kondisi  tersebut  dirasakan
                     sangat mengganggu kepentingan pribadi majikan, sehingga untuk menghindari

                     tersebut agensi/ majikan menahan dokumen tersebut.
                 Namun  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Hong  Kong,  penahanan

                 dokumen  merupakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  Internasional

                 dan Nasional Hong Kong, dimana dokumen paspor merupakan dokumen Negara
                 yang  melekat  pada  individu  (nakerwan)  itu  sendiri.  Namun  dengan

                 diberlakukannya  pembuatan  paspor  dengan  sistem  Biometrik  akan  mempersulit

                 pekerja  untuk  membuat  paspor  baru,  yang  selama  ini  bisa  dilakukan  dengan
                 alasan  paspor  hilang  padahal  paspor  tersebut  disimpan  oleh  agen,  majikan

                 maupun sebagai jaminan di lembaga finance. Berdasarkan hal tersebut KJRI Hong
                 Kong sudah membuat surat pemberitahuan/ edaran kepada agen maupun majikan

                 tentang resiko yang akan dihadapi oleh yang bersangkutan dan sanksi yang akan
                 dikenakan  kepada  yang  menahan  paspor  karena  paspor  merupakan  dokumen

                 milik Negara.


              3)  Pemutusan Kontrak Kerja

                 Dalam  beberapa  bulan  terakhir  ini  pelayanan  pengaduan  mendapatkan
                 kecenderungan  adanya  peningkatan  pengaduan  pemutusan  kontrak  kerja  bagi

                 Pekerja yang baru bekerja dalam hitungan hari, minggu atau bulan, terutama untuk
                 yang  baru  pertama  bekerja  di  Luar  Negeri.  Penyebab  pemutusan  kontrak  kerja

                 tersebut bermacam-macam namun secara umum karena kekurangsiapan bekerja

                 baik dari segi kemampuan bekerja/ skill maupun mental.



                                        Penyebab di Terminit








                                                    22%                       Tidak Bisa Bahasa

                                                                              Hutang Piutang
                                                          10%
                                   62%                                        Sakit


                                                                              Lain-lain
                                                             6%






              Laptah/Naker/KJRI_HK/2018                                                                  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13