Page 32 - Hukum Ketenagakerjaan

sebesar Rp87,5 triliun; b) sektor pertambangan sebesar Rp74,6 triliun; c)
sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp56,5
triliun; d) sektor industri makanan sebesar Rp50,4 triliun; serta e) sektor
perdagangan dan reparasi sebesar Rp49,7 triliun. 17
Banten
5,84% Jawa Barat
13,11%

Sulawesi Tengah
8,99%

Jawa Timur DKI Jakarta
9,20% 16,54%
Sumber: BKPM 2024 18
Gambar 1.5 Realisasi Penerima Investasi di Indonesia Triwulan III 2024 (Dalam Triliun
Rupiah)
Investasi yang masuk—bernilai tambah atau berdaya guna—dapat
mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan dengan mem­
pertimbangkan karakteristik dan struktur angkatan kerja di Indonesia.
Mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia pada saat ini kurang
memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah (unskilled labor),
investasi yang sesuai adalah investasi padat karya, sehingga dapat
menyerap banyak tenaga kerja. Omnibus law, khususnya UU No. 6 Tahun
2023, memegang peranan penting dalam mengatasi permasalahan
kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan rasio gini di Indonesia.
Berikut penjabaran salah satu tujuan utama dari pemberlakuan omnibus
law. 19

17 Kementerian Invesasi/BKPM, ibid.
18 Kementerian Invesasi/BKPM, “Data Realisasi Investasi Triwulan III dan Periode
Januari-September 2024”, https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024,
diakses pada 30 Desember 2024.
19 Jimmly Asshidique, 2020, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, hlm. 76–
89. Ayu Sukorini, 2023, Warta Fiskal: Di Balik Undang-Undang Cipta Kerja, Jakarta:
Kementerian Keuangan, hlm. 21.

8 Hukum Ketenagakerjaan