Page 33 - Hukum Ketenagakerjaan
P. 33

a.  Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
                   Omnibus law memiliki  tujuan utama untuk menarik investasi  asing
                   dan domestik dengan  menyederhanakan  regulasi dan mempercepat
                   proses perizinan. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan muncul
                   lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat
                   pengangguran  sebagai  penyebab  kemiskinan dan  meningkatkan
                   pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan lapangan kerja ber­
                   peluang besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
                   b.  Penyederhanaan Regulasi untuk Mendorong Kewirausa­
                       haan

                   UU No. 6 Tahun 2023 juga dibuat untuk mempermudah proses pen­
                   dirian usaha bagi para  wirausahawan.  Maksudnya,  muatan dalam
                   UU No. 6 Tahun 2023 diarahkan  untuk mengatasi permasalahan
                   birokrasi—yang sering kali dianggap berbelit­belit—dan menciptakan
                   kemudahan  pada  proses perizinan.  Dalam konteks tersebut,  pelaku
                   usaha baru  diharapkan  akan bermunculan.  Pada  prinsipnya,  upaya
                   tersebut diharapkan dapat menambah sumber pendapatan baru serta
                   lapangan kerja yang pada akhirnya akan mereduksi tingkat kemiskinan
                   dan memperbaiki distribusi pendapatan Indonesia.
                   c.  Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

                   UU No. 6 Tahun 2023 berupaya untuk menciptakan peningkatan kualitas
                   tenaga kerja melalui pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan
                   industri. Dalam hal ini ditekankan mengenai kompetensi tenaga kerja
                   yang diharapkan mampu menempatkan pekerja/buruh pada pekerjaan
                   yang lebih baik.
                       Berdasarkan uraian tersebut, UU No. 6 Tahun 2023 ditujukan untuk
                   mereduksi kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan rasio gini
                   di Indonesia. Namun, implementasi undang­undang ini harus dipastikan
                   tetap memperhatikan perlindungan hak­hak pekerja/buruh dan kese­
                   jahteraan masyarakat secara keseluruhan agar manfaat dari pertumbuh­
                   an ekonomi nantinya dapat dirasakan secara merata dan proporsional. 20

                   20  Jimly Asshidique, 2020, op cit., hlm. 107.



                              Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan  9
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38