Page 36 - Hukum Ketenagakerjaan
P. 36

dari Inggris dengan mendirikan Javaans Benevolent Institution. Akhir­
              nya, sistem perbudakan di Indonesia berangsur­angsur mulai dihapus­
              kan. Penghapusan itu ditandai dengan beralihnya hubungan kerja pada
              sistem perhambaan. Pada tahun 1808–1811, Gubernur Jenderal Herman
              Willem Daendles membuat sebuah program yang dinamakan kerja rodi
              atau kerja tanpa upah untuk menggantikan sistem perhambaan. Setelah
              itu, Poenale Sanctie dihapuskan dengan Burgerlijk Wetboek atau Kitab
              Undang­Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang
              hubungan kerja, termasuk hubungan kerja dalam pemborongan kerja
                        23
              dan PKWT.  Kondisi ketenagakerjaan pun menghadapi perubahan­per­
              ubahan sistem ataupun aturan yang makin baik.

              2.  Periode Pascaproklamasi 1945–1966 (Orde Lama)

              Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia
              pertama kali membuat kebijakan­kebijakan prorakyat. Sejak masa kolo­
              nialisme, kebijakan kolonial sangat memihak pemerintah  Hindia­Belanda
              untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Pada awal kemerde­
              kaan, pemerintah Indonesia ingin membentuk sebuah negara kesejahte­
              raan rakyat. Hal ini terlihat dari isi UUD NRI Tahun 1945, Pembukaan UUD
              NRI Tahun 1945, dan Pancasila sebagai dasar negara. 24
                  Pada masa awal kemerdekaan, penyusunan perundang­undangan
              yang  merupakan dasar­dasar hubungan  industrial dimulai. Misalnya,
              Bagian I UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang­
              Undang  Pengawasan  Perburuhan  Tahun  1948 No.  23 dari  Republik
              Indonesia untuk Seluruh Indonesia dan Pasal 8–9—khususnya tentang
              perlindungan pekerja/buruh perempuan dan anak—serta Pasal 12 UU
              Drt. No. 1 Tahun 1951 tentang Cuti Tahunan, dan ketentuan perundang­
              undangan tentang dasar­dasar hak berorganisasi. Selain itu, terdapat


              23  Zainal Asikin, et. al., 2014, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers,
                 hlm. 25.
              24  Muchtar  Pakpahan  dan Ruth Damaihati Pakpahan, 2010,  Konflik  Kepentingan
                 Outsourcing dan Kontrak dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Jakarta: Bumi Intitama
                 Sejahtera, hlm. 29.





              12   Hukum Ketenagakerjaan
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41