Page 38 - Hukum Ketenagakerjaan

b. Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan Pascakemerdekaan
Peraturan perundang­undangan yang pertama mengenai hukum
ketenagakerjaan dikeluarkan pada tahun 1947, yaitu UU No. 33 Tahun
1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Para Buruh yang Mendapat
Kecelakaan Berhubung dengan Hubungan Kerja. Undang­undang
tersebut ditetapkan pada 18 Oktober 1947 dan dinyatakan berlaku sejak
tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU No. 12
Tahun 1948 tentang Undang­Undang Kerja pada tanggal 20 April 1948
guna melindungi dan memberi jaminan sosial pada pekerja/buruh.
Peraturan tersebut memberikan hak kepada pemerintah untuk campur
tangan dalam pelaksanaan hubungan perburuhan melalui UU No. 23
Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan. Campur tangan yang
dibenarkan dalam undang­undang tersebut, antara lain memberikan
wewenang pada pegawai departemen ketenagakerjaan (Depnaker)
untuk memperoleh keterangan dari pekerja/buruh dan serikat pekerja/
buruh maupun pengusaha dan organisasinya.

Pada tanggal 20 Oktober 1950, Instruksi Menteri Perburuhan No.
P.B.U.1022­45/U­4091 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan dikeluarkan agar terdapat kerja sama yang baik antara
aparat di lingkungan Kementerian Perburuhan. Instruksi menteri
perburuhan tersebut membedakan antara perselisihan perburuhan
yang bersifat perorangan dan perselisihan kolektif. Kantor­kantor dalam
jajaran Kementerian Perburuhan yang bertugas untuk menyelesaikan
perselisihan perburuhan melakukan penyelesaian secara aktif yang
bersifat perantara (mediasi) atau perdamaian (konsiliasi). Kemudian,
para pihak yang berselisih dengan persetujuan tertulis dapat pula
melakukan penyelesaian perselisihan perburuhan secara arbitrase. 27

Pada tahun 1951, Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No. 1 Tahun 1951
yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

27 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perkembangan Ketenagakerjaan di
Indonesia, hlm. 16-17, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/
public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157809.
pdf, diakses pada 7 Juni 2023.

14 Hukum Ketenagakerjaan