Page 43 - Hukum Ketenagakerjaan

miliki hak mogok maupun hak jaminan sosial. Adapun Pasal 1
36
undang­undang ini mengatur pengertian “tenaga kerja” dengan
menyatakan,
“Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan
pekerja an baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.”

Sementara itu, definisi “tenaga kerja” dalam Pasal 1 angka 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi,
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pe-
kerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Dahulu, UU No. 14 Tahun 1969 tidak mengatur mengenai PKWT dan
37
outsourcing. Meskipun konsep outsourcing pada undang­undang ini
masih belum diatur, keberadaan undang­undang ini merupakan
landasan penting serta cikal bakal lahirnya UU No. 13 Tahun 2003.

2) UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Pada akhir masa pemerintahan Soeharto, UU No. 25 Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan diundangkan. Undang­undang ini dimak­
sudkan untuk menjadi pengganti UU No. 22 Tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. UU No.
25 Tahun 1997 disahkan pada 11 September 1997 dan mulai diber­
lakukan pada 1 Oktober 1998.
Undang­undang ini mengatur mengenai Hubungan Industrial Pan­
casila (HIP) yang pada pokoknya dimaknai sebagai suatu sistem

36 UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
merupakan undang-undang tentang tenaga kerja sebelum diubah menjadi UU No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
37 PKWT baru dimuat di dalam Permenaker No. 2 Tahun 1993. Pengertian PKWT dalam
pengaturan menteri ini adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja dengan waktu tertentu atau pekerjaan tertentu.
Apabila perjanjian kerja waktu tertentu telah berakhir jangka waktunya dan tidak
diperpanjang, perjanjian akan berakhir dengan sendirinya.

Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan 19