Page 39 - Hukum Ketenagakerjaan

diterbitkan dengan membentuk sebuah panitia penyelesaian pertikaian
perburuhan (panitia penyelesaian). Panitia tersebut terdiri atas bebe­
rapa instansi terkait, yaitu menteri perburuhan sebagai ketua dan
menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri perindustrian,
menteri keuangan, serta menteri pekerjaan umum yang masing­masing
berperan sebagai anggota. Peraturan Kekuasaan Militer No. 1 Tahun
1951 dikeluarkan untuk mengatasi keadaan perburuhan yang pada
waktu itu dianggap sangat rawan serta membahayakan keamanan dan
ketertiban umum.
Pemerintah terus berusaha untuk lebih menyempurnakan tata cara
penyelesaian perselisihan perburuhan agar dapat menciptakan suasana
hubungan perburuhan yang tenang dan harmonis secara maksimal
guna mempercepat langkah pembangunan bangsa dan negara.
Usaha itu dilakukan dengan diundangkannya UU Drt. No. 16 Tahun
1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang mencabut
berlakunya Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No. 1 Tahun 1951. Dalam
undang­undang darurat tersebut disebutkan dengan jelas adanya 3
(tiga) lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yaitu pegawai,
juru/dewan pemisah, dan panitia daerah/panitia pusat.

Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi
ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Penerapan Azas­azas Hak untuk Ber­
organisasi dan Berunding Bersama (The Application of The Principles of
The Right to Organize and to Bargain Collectively) dengan UU No. 18
Tahun 1956. Hal itu terlihat dari jumlah keanggotaan serikat pekerja/
buruh yang meningkat tajam dan hampir tidak terhitung pada periode
1960­an. Meskipun demikian, peningkatan jumlah serikat pekerja/
buruh dan besarnya peran yang bisa dimainkan tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kesejahteraan para pekerja/buruh. Pada
saat itu, terdapat beberapa peraturan perundang­undangan yang
dikeluarkan pemerintah tentang ketenagakerjaan, yakni UU No. 12
Tahun 1948 tentang Kerja dan UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian
Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.

Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan 15