Page 34 - Hukum Ketenagakerjaan

B. PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap­tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan serta melaksanakan pembangunan nasional. Dalam me­
nindaklanjuti hal tersebut, pemerintah mengeluarkan hukum ketena­
gakerjaan yang dipandang perlu untuk melaksanakan pembangun­
an nasional serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan
makmur.
Definisi hukum ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli
hukum terkesan berbeda­beda karena keluasan dan perbedaan sudut
21
pandang masing­masing ahli. Menurut Imam Soepomo, hukum
ketenagakerjaan merupakan hukum tertulis atau tidak tertulis yang
berkenaan dengan suatu kejadian ketika seseorang bekerja pada orang
lain dengan menerima upah. Jika dilihat dari UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan
sesudah masa kerja.

C. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGOPTIMALKAN
BONUS DEMOGRAFI DENGAN PROYEKSI PENCIP­

TA AN LAPANGAN KERJA

Pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mengoptimalkan
bonus demografi yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan.
Misalnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
pelatihan dan pendidikan dalam mengakselarasi kompetensi dan
keterampilan masyarakat, khususnya yang berusia produktif. Di samping
itu, penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan—
selaras dengan keterampilan dan kompetensi SDM—mempercepat
pemberdayaan masyarakat usia produktif secara optimal. Jika ditinjau

21 Iman Soepomo, 1990, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Karya
Unipress, hlm. 9.

10 Hukum Ketenagakerjaan