Page 37 - Hukum Ketenagakerjaan

peraturan perundang­undangan mengenai perjanjian kerja bersama
(PKB) yang memperjanjikan syarat­syarat kerja, seperti upah dan kondisi
kerja. Peraturan tersebut diberlakukan pada tahun 1956 (International
Labor Organization Convention No. 98 Tahun 1949). Kemudian, ada juga
UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
yang dimulai dengan perantaraan dari pemerintah dan diakhiri dengan
putusan perselisihan perburuhan yang mengikat serta di dalamnya
25
mengadopsi sistem tripartit. Aturan ini lah yang kemudian menjadi
dasar lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI).

a. Kondisi Hukum Perburuhan dan Hubungan Kerja
Pascakemerdekaan

Pada akhir tahun 1950­an, politik di Indonesia memulai masa demokrasi
terpimpin, tepatnya sejak Dekrit Presiden tahun 5 Juli 1959. Arah politik
nasional saat itu sangat berpengaruh pada kegiatan pekerja/buruh
yang lebih bersifat umum dan tidak lagi mengusahakan kepentingan
pekerja/buruh.
Selanjutnya, pemerintah menganjurkan pembentukan Orga ni sasi
Persatuan Pekerja Indonesia (OPPI) sebagai wadah untuk memper­
satukan seluruh serikat pekerja/buruh yang ada pada tahun 1960.
Sebagian besar serikat pekerja/buruh menyambut baik dan setuju.
Namun, usaha pembuatan organisasi tersebut gagal karena ditentang
oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Di awal 1960­
an, kondisi politik yang berubah pun membawa perbedaan dalam

penanganan ketenagakerjaan. Meski kepemimpinan nasional masih
berada di tangan Presiden Soekarno, semangat peraturan tenaga kerja
mulai berubah. Di era ini, kebijakan dibuat untuk membatasi gerak
politis dan ekonomis pekerja/buruh. 26

25 Ike Farida, 2017, op cit., hlm. 107.
26 Ike Farida, 2017, op cit., hlm. 108–112.

Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan 13