Page 41 - Hukum Ketenagakerjaan

perkembangan di sektor­sektor industri, termasuk pariwisata, telah
turut memperluas penciptaan kesempatan kerja. 30
Suatu program Proyek Padat Karya juga dibuat pada era peme­
rintahan Soeharto untuk menampung sebanyak mungkin pengang­
guran dengan modal yang relatif kecil. Kegiatan ini berhasil menekan
angka pengangguran. Para pekerja/buruh Proyek Padat Karya men­
dapat imbalan jasa berupa bahan pangan yang dimulai sejak 1972–
1973. Selain itu, pemerintah juga memberikan imbalan jasa berupa
uang dan bantuan langsung kepada proyek berupa biaya pembelian
bahan­bahan serta peralatan kerja yang sangat dibutuhkan. Program­
program tersebut mampu menampung angkatan kerja, bahkan mampu
menyerap hingga 435.000 tenaga kerja. 31
a. Kondisi Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja
Perubahan konsep “buruh” menjadi “tenaga kerja” pada dasarnya sudah
dimulai pada saat pendirian Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1966
sebagai pengganti Kementerian Perburuhan di zaman Orde Lama. Istilah
"ketenagakerjaan" makin dipertegas dengan dikeluarkannya UU No. 14
Tahun 1969 tentang Ketentuan­Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Istilah "buruh" kemudian diganti menjadi "tenaga kerja" yang diar­
tikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Definisi ini sangat luas karena
meliputi siapa pun yang mampu bekerja dalam hubungan kerja (formal)
maupun di luar hubungan kerja (informal) dengan karakteristik bekerja
di bawah perintah orang lain dan mendapatkan upah.
Dalam hubungan tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat
penting. Pemerintah harus menjadi penengah (pihak netral) maupun
pembimbing, pelindung, dan pendamai, jika terjadi perselisihan pada
32
pihak­pihak yang terlibat dalam proses produksi. Peraturan perun­
30 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, “Perkembangan Ketenagakerjaan di
Indonesia”, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@
ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157809.pdf, diakses pada 7
Juni 2023, hlm. 18.
31 Ibid, hlm. 19.
32 F.X. Djumialdi dan Wiwoho Soejono, 1982, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan
Perburuhan Pancasila, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 71–72.

Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan 17