Page 46 - Hukum Ketenagakerjaan

a. Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan.
b. Kesempatan dan perlakuan yang sama atau larangan diskriminasi
dalam pekerjaan.
c. Perencanaan tenaga kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan/
strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan.

d. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengem­
bangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna mening­
katkan produktivitas kerja maupun produktivitas perusahaan.

e. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan
tenaga kerja secara optimal maupun penempatan tenaga kerja
pada pekerjaan yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan
kodrat, harkat, dan martabat kemanusiaan.
f. Penggunaan tenaga kerja asing.
g. Ketentuan hubungan kerja dan pembinaan hubungan industrial
sesuai dengan nilai­nilai Pancasila yang diarahkan untuk menum­
buhkan serta mengembangkan hubungan yang harmonis di antara
para pelaku proses produksi.
h. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk
peraturan perusahaan, lembaga kerja sama bipartit, serikat pekerja/
buruh, organisasi pengusaha, perjanjian kerja bersama, lembaga
kerja sama tripartit, penyuluhan dan pemasyarakatan hubungan
industrial, serta lembaga penyelesaian perselisihan industrial.
i. Perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindungan atas hak­hak
dasar pekerja/buruh untuk berorganisasi dan berunding dengan
pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlin­
dungan khusus tenaga kerja perempuan, orang muda, penyandang
cacat, serta perlindungan upah maupun jaminan sosial.
j. Pengawasan ketenagakerjaan agar peraturan perundang­undangan
di bidang ketenagakerjaan benar­benar dilaksanakan sebagaimana
mestinya. 40

40 Payaman J. Simajuntak, 2003, Undang-Undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan,
Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, hlm. 11–12.

22 Hukum Ketenagakerjaan