Page 44 - Hukum Ketenagakerjaan

hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi barang
dan jasa. Hal tersebut diarahkan untuk menumbuhkan dan me­
ngembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang
sejajar serta terpadu di antara para pelaku proses barang dan jasa.
Kemitraan dalam HIP lebih menekankan pada kemitraan di tingkat
perusahaan atau pekerja/buruh dan pengusaha yang dilaksanakan
dalam bentuk proses produksi. Artinya, pekerja/buruh dan peng­
usaha harus bekerja sama sebaik­baiknya dalam mencapai target
produksi yang telah ditentukan. Kondisi tersebut membuat pekerja/
buruh juga dapat ikut menikmati hasil yang dicapai oleh perusaha­
an sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh
dan keluarganya.

Dalam melaksanakan HIP, setiap pekerja/buruh diarahkan untuk
mem punyai sikap ikut memiliki serta mengembangkan maupun

meme lihara dan mempertahankan kelangsungan usaha. HIP dilak­
sanakan melalui sarana serikat pekerja/buruh, organisasi pengu saha,
lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan
perusahaan, kesepakatan kerja bersama, penyelesaian perselisihan
industrial, serta penyuluhan dan permasyarakatan HIP. 38
Secara substantif, perubahan­perubahan yang mendasar dalam UU
No. 25 Tahun 1997 adalah sejumlah peraturan yang baru maupun
penajaman atas pengaturan yang lama. Perubahan tersebut ber­
tujuan untuk menciptakan HIP sehat, dinamis, dan menciptakan
hubungan industrial yang harmonis berdasarkan Pancasila.
Mengenai hubungan kerja, UU No. 25 Tahun 1997 membahas
bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja
antara pengusaha dan pekerja/buruh, baik lisan maupun tertulis.
Syarat­syarat pekerjaan yang dibuat dengan perjanjian kerja
secara tertulis yang harus sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku, antara lain pekerjaan untuk waktu
tertentu, antarkerja, antardaerah, antarnegara, dan perjanjian
antarlaut. Bagi pekerja/buruh sektor formal dalam hubungan kerja
waktu tidak tertentu yang menggunakan perjanjian kerja tertulis

38 Pasal 26 UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

20 Hukum Ketenagakerjaan