Page 45 - Hukum Ketenagakerjaan

tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan. Sebagai akibat
dari besarnya pertentangan terhadap UU No. 25 Tahun 1997,
keberlakuan undang­undang ini pun pada akhirnya ditunda.
Kesimpulannya, awal pemerintahan Orde Baru merupakan masa
yang sangat berat karena pemerintah memiliki beban untuk
menciptakan lapangan kerja demi menekan angka pengangguran
melalui Proyek Padat Karya. Jika dilihat dari konstitusi, usaha
pemerintah Orde Baru pada saat itu telah sejalan dengan Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni
pemenuhan hak atas pekerjaan bagi masyarakat dan pembayaran
imbalan yang layak bagi pekerja/buruh.
4. Periode 1998–2021 (Reformasi)

Pada tahun 1997, Indonesia terkena dampak krisis ekonomi global.
39
Besarnya utang pihak swasta yang jatuh tempo dan tidak sanggup untuk
dibayar mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar turun secara
drastis. Hal tersebut kemudian diikuti dengan banyaknya penutupan
perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan yang berorientasi pada
bidang ekspor dan impor. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerin­
tah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada
tanggal 25 Maret 2003 yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno
Putri. Pemerintah memandang beberapa undang­undang di bidang ke­
tenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan
pembangunan. Undang­undang ini pada dasarnya merupakan penyem­
purnaan dari UU No. 25 Tahun 1997 yang memiliki cakupan sangat luas.

Sama halnya dengan UU No. 25 Tahun 1997, UU No. 13 Tahun 2003
memuat isi dari 6 (enam) ordonansi dan 7 (tujuh) undang­undang yang
sebelumnya dicabut. UU No. 13 Tahun 2003 juga memuat mengenai
larangan diskriminasi, perencanaan, informasi ketenagakerjaan, pela­
tihan kerja, dan hubungan industrial. Berbeda dengan UU No. 25
Tahun 1997, UU No. 13 Tahun 2003 tidak memuat ketentuan mengenai
hubungan industrial di sektor informal, tetapi memuat hal­hal berikut.

39 Mohammad Sadli, 2002, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru, Jakarta: Kompas
Media Nusantara, hlm. 35.

Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan 21