Page 42 - Hukum Ketenagakerjaan

dang­undangan ketenagakerjaan yang telah disusun dan diundangkan
sepanjang era ini adalah sebagai berikut. 33
1) UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan­Ketentuan Pokok menge­
nai Tenaga Kerja.
2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3) UU No. 2 Tahun 1971 tentang Kecelakaan Kerja.
4) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jam­
sostek).
Kemudian, Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dibentuk pada
tahun 1971. Dewan Penelitian Pengupahan Nasional bertugas untuk
memberi pertimbangan­pertimbangan kepada pemerintah tentang kebi­
jakan pengupahan yang sebaiknya ditempuh, baik jangka pendek maupun
jangka panjang. Selain itu, Dewan Penelitian Pengupahan Daerah juga di­
bentuk untuk daerah­daerah yang memiliki banyak usaha industri. Saat
34
memasuki masa Repelita II, cara pemerintah dalam menangani sistem ke­
tenagakerjaan secara perlahan mulai terlihat mengalami perubahan.
Pada perkembangan selanjutnya, konsep ini melahirkan hubungan
industrial yang kurang kondusif karena masih banyak permasalahan di
bidang industrial yang terjadi dan menimbulkan perpecahan di kalangan
pekerja/buruh sekaligus pengusaha. Tanpa adanya perbaikan pola
hubungan industrial di antara kedua pihak tersebut, kesamaan persepsi
dalam menyikapi masalah yang terjadi di antara mereka tidak akan
pernah terjadi. 35

b. Pengaturan Perburuhan pada Era Orde Baru
1) UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok menge-
nai Tenaga Kerja
Pada tahun 1969, UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan­Keten­
tuan Pokok mengenai Tenaga Kerja dikeluarkan. Pada pokoknya,
undang­undang ini menjamin hak pekerja/buruh untuk berserikat,
mengadakan kesepakatan kolektif, menerima pesangon, dan me­

33 Ibid, hlm. 72.
34 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, op cit, hlm. 20.
35 Abdul Jalil, 2008, Teologi Buruh, Yogyakarta: LKIS, hlm. 247.

18 Hukum Ketenagakerjaan