Page 40 - Hukum Ketenagakerjaan
P. 40

3.  Periode 1967–1997 (Orde Baru)
                                                                        28
              Era ini diawali dengan terjadinya perubahan kekuasaan politik  pada
              pertengahan  1960­an ketika pemerintahan  Soekarno digantikan
              oleh Soeharto. Kebijakan dasar yang diambil adalah kebijakan untuk
              melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 secara murni tanpa adanya penge­
              cualian.  Seluruh kegiatan  ekonomi, politik, sosial, dan  budaya  dilan­
              daskan  pada  Pancasila  sebagai  landasan  ideal,  sedangkan  UUD NRI
              Tahun 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya. 29

                  Salah satu hasil kebijakan yang dibuat pada era Soeharto adalah
              penetapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I
              dimulai  dengan  melakukan  berbagai  usaha  jangka  pendek  di  bidang
              tenaga  kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Usaha­usaha  jangka
              pendek ini merupakan pelaksanaan Ketetapan MPRS No. 28 Tahun 1966
              yang ditujukan pada sasaran­sasaran kegiatan sebagai berikut.

              a.  Usaha­usaha  penciptaan  kesempatan  kerja  untuk  mengurangi
                  pengangguran dan menampung pertambahan tenaga kerja.

              b.  Pembinaan dan penyediaan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup
                  maupun keahlian yang diperlukan sesuai dengan perkembangan
                  kegiatan ekonomi serta penyediaan kesempatan kerja.
              c.  Peningkatan dan perbaikan hubungan perburuhan serta jaminan
                  sosial.
                  Indonesia melakukan kebijakan dengan pertimbangan penciptaan
              kesempatan kerja untuk menentukan prioritas serta cara­cara  kerja
              dalam berbagai usaha pembangunan. Prioritas pembangunan dilakukan
              pada sektor pertanian dan berbagai program pembangunan prasarana.
              Misalnya, jalan­jalan, pengairan, dan lain­lain yang telah meringankan
              beban pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja. Begitu pula

              28  Terjadinya perubahan kekuasaan politik dari Orde Lama beralih menjadi Orde Baru.
                 Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang
                 disebut Supersemar, yaitu sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Lihat Sulastomo, 2008,
                 Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Jakarta: PT Kompas Media
                 Nusantara, hlm. 191.
              29  Soetadyo Widgjosebroto, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Dinamika
                 Perkembangan Hukum di Indonesia), Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 224.




              16   Hukum Ketenagakerjaan
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45