Page 35 - Hukum Ketenagakerjaan

melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah berupaya untuk
mengoptimalkan APBN dan APBD. Lebih spesifik, pemerintah pusat
dan daerah menargetkan kemampuan daerah untuk mengantisipasi
bonus demografi melalui fungsi koordinasinya.
Dalam hal inovasi, pemerintah memiliki proyeksi untuk mengem­
bangkan pusat ekonomi baru yang diselaraskan dengan pendidikan
vokasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demiki­
an, pemerintah Indonesia memiliki target optimalisasi bonus demografi
yang linear dengan proyeksi pembangunan nasional sampai dengan
2045 mendatang.

D. SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA

Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia selalu ber­
kaitan dengan politik hukum yang diberlakukan oleh penguasa pada
saat itu. Terdapat 4 (empat) periode perkembangan hukum ketenaga­
kerjaan, yakni: 1) Periode sebelum tahun 1945; 2) Periode pascaprokla­
masi 1945–1966 (Orde Lama); 3) Periode 1967–1997 (Orde Baru); dan 4)
Periode 1998–2021 (Reformasi). 22

1. Periode Sebelum Tahun 1945
Masa awal penjajahan Hindia Belanda, ekspansi diwarnai oleh politik
eksploitasi kasar dan ditandai dengan monopoli usaha yang dipelopori
perusahaan dagang Verrenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) serta
pemerintah kolonial melalui cultuurstelsel. Kondisi kesejahteraan para
pekerja/buruh sebelum tahun 1850 dapat digambarkan masih sangat
rendah.

Awalnya, sistem perbudakan yang dipengaruhi oleh sistem Black
Code—suatu pemikiran dari Jean­Baptiste Colbert—diterapkan. Kemu­
dian, sistem perbudakan mulai dihapus oleh Thomas Stanford Raffles

22 Ike Farida, 2017, Hukum Kerja Outsourcing di Indonesia, Jakarta: UI Press, hlm. 97.
Ibid.

Bab 1 Pengertian, Sejarah, dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan 11