Page 92 - Microsoft Word - Lestari_Modul Ajar MK_Tanpa Kunci Jawaban
P. 92

92




                      1848  Gubernur  Jenderal  diberi  kuasa  untuk  menggunakan  dana
                      anggaran belanja negara sebesar 25.000 tiap tahunnya untuk mendirikan

                      sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja

                      murah  atau  pegawai  rendahan.  Pada  tahun  1849-1852  didirikan  20
                      sekolah  (di  tiap  keresidenan).  Namun  sekolah  ini  hanya  diperuntukan

                      bagi anak-anak Pribumi golongan priyayi/bangsawan, sedangkan anak-
                      anak rakyat jelata tidak diperkenankan. Penyelenggaraan pendidikan bagi

                      kalangan  bumi  putera  yang  dicanangkan  sejak  1848  mengalami

                      hambatan karena kekurangan guru dan mengenai bahasa pengantarnya.
                      Maka pada tahun 1852 didirikanlah Kweekschool (sekolah guru) pertama

                      di  Surakarta,  dan  menyusul  di  kota-kota  lainnya.  Sekolah  ini  pun

                      hanyalah untuk anak-anak golongan priyayi.
                  5)  Pada tahun 1863 dan 1864 keluar kebijakan bahwa penduduk pribumi

                      pun  boleh  diterima  bekerja  untuk  pegawai  rendahan  dan  pegawai

                      menengah  di  kantor-  kantor  dengan  syarat  dapat  lulus  ujian.  Syarat-
                      syarat  ini  ditetapkan  oleh  putusan  Raja  pada  tgl.  10  September  1864.

                      Demi kepentingan itu di Batavia didirikanlah semacam sekolah menengah

                      yang disempurnakan menjadi HBS (Hogere Burger School).
                  6)  Tahun 1867 didirikan Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan.

                  7)  Tahun  1870  UU  Agraris  dari  De  Waal  yang  memberikan  kesempatan

                      kepada pihak partikelir untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian
                      mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  akan  pegawai.  Hal  ini

                      berimplikasi pada perluasan sekolah.

                  8)  Tahun  1893  keluar  kebijakan  diferensiasi  sekolah  untuk  Bumi  Putera,
                      yaitu Sekolah Kelas I untuk golongan priyayi, sedangkan Sekolah Kelas II

                      untuk golongan rakyat jelata.
                  9)  Setelah  dilaksanakannya  Politik  Etis,  pada  tahun  1907  Gubernur

                      Jenderal Van Heutsz mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi

                      Putera:  pertama,  mendirikan  Sekolah  Desa  yang  diselenggarakan  oleh
                      Desa,  bukan  oleh  Gubernemen.  Biaya  dsb.  menjadi  tanggung  jawab

                      pemerintah desa; kedua, memberi corak sifat ke-Belanda-an pada Sekolah

                      Kelas I. Maka tahun 1914 Sekolah Kelas I diubah menjadi HIS (Holands
                      Inlandse  School)  6  tahun  dengan  bahasa  pengantar  bahasa  Belanda.
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97