Page 351 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPU BLIK INOONESIA

-309-

BUKU KEENAM

PENUTUP

BAB I
KETENTUAN LAIN-I,AIN

Pasd 555
(1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat
melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal
KPU melaksanalan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk
sementara wakuu sampai dengan KPU dapat melaksanakan
tugasnya kembali.

(21 Dalam hal KPU tidak dapat melaksanakan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang bersifat strategis agar KPU dapat
melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga
puluh) hari.
(3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya,
KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai
dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat
menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 556
(1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini, Sekretaris Jenderal Bawaslu melaksanakan
pengawasan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk
sementara waktu sampai dengan Bawaslu dapat
melaksanakan tugasnya kernbali.

(2) Dalam. . .