Page 356 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 356
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-314-
Pasal 567
(1) Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
I(abupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-
Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.
(2t Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi berdasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(3) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/ Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal
pengundangan Undang-Undang ini.
Pasal 568
(1) Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi atau KPU
IGbupaten/Kota belum memenuhi jumlah keanggotaan
gslngaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, rapat
pleno KPU Provinsi atau KPU lGbupaten/Kota sah jika
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 {dua pertiga) dari jumlah
anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
dibuktikan dengan daftar hadir.
(2t Keputusan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sah
jika disetqjui oleh lebih dari 5oo/o (lima puluh persen) dari
jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
yang hadir.
BAB III. . .
