Page 353 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

- 311-

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai
dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu periode sebelumnya atau
yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung dan dinyatakan
tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.

Pasal 560

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang
telah ditetapkan oleh Presiden sebelum Undang-Undang ini
diundangkan dinyatakan tidak berlalnr.

Pasal 561
Sekretariat Jenderal Bawaslu terap melaksanakan tugasnya
dalam membantu DKPP sampai dengan dibentuknya Sekretariat
DKPP berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara
Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 563

(1) Keanggotaan:
a. KPU;

b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan provinsi
Aceh;

c, KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;

d. Bawaslu;

e. Bawaslu . . .