Page 352 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

-310-

(2) Dalam hal Bawaslu tidak dapat melaksanakan hrgas
sebegaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis a3ar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya
kembali paling lambat 3O (tiga puluh) hari.
(3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi
atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan
hrgasnya, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melaksanakan
tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu unhrk
sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu lGbupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya
kembali.

Pasal 557

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi
Independen Pemilihan Ihbupaten/Kota merupakan satu
kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan

b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu
kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

(21 Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (U wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang
ini.

Pasal 558

(1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan penanganan
pelanggaran kode etik untuk sementara waktu sampai
dengan DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali.

(2) Dalam hal DKPP tidak dapat melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kesiden dan DPR
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali
paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

BABII ...