Page 354 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 354
PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA
-312-
e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
Aceh; dan
f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilhan
Kabupaten/Kota,
yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa
keanggotaannya.
(21 Dalam hal keanggotaan:
a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi
Aceh;
b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota;
c. Bawaslu Provinsi/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
Aceh; dan
d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota,
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 20ll tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat
diperpanjang.
Pasal 564
Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/ Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/ Kota yang sedang berlangsung pada saat Undang-
Undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang
sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.
Pasd 565. . .
