Page 357 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 357
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_315_
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 569
Pada saat Undang-Undang ini mulai berliaku, keikutsertaan partai
politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DpRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diahrr khusus dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh,
dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 570
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari:
a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL2 tsntang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 117, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dal,am Undang-Undang ini.
Pasal 571
