Page 355 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPIJ BLIK INDONESIA

-313-

pasal 565

(1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun-2011 tentang Penyelenggara pimimran Umum dapa.t
ditet^pkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Iiota
sepaniang memenuhi persyaratan sebagaimana dfitur aalam
Undang-Undang ini.

(2t Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaiqrana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bauraslu.

pasal 566

(1) Proses peralihan status sekretaris KpU provinsi, sekretaris
KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KpU provinsi, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota. menjadi pegawai
Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2t Proses peralihan status kepegawaian sebagai'nana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KpU
dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai
yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.
(3) Proses peralihan status sekretaris Bawaslu provinsi dan
pegawai sekretariat Bawaslu provinsi menjadi pegawai
Sekretariat Jenderal Bawaslu dilakukan secara btrtahap
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu
dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai
y_ang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.

(s) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status
kepegawaian sebagaimana dirnak;d p.a.'"v.i (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (a) diatur dalam peraturan Femerintah.

Pasal 567. ..