Page 22 - Pengawasan-Mutu-Pangan_SC
P. 22

  Pengawasan Mutu Pangan  




               formalin  (larutan  formaldehid),  paraformaldehid  (serbuk  dan  tablet  paraformaldehid),
               pewarna merah Rhodamin B, pewarna merah Amaranth, pewarna kuning Metanil (Methanil
               Yellow),  dan  pewarna  kuning  Auramin,  maka  seharusnya  produsen  mendapatkan  sanksi
               administrasi yang meliputi: (1) Peringatan tertulis; (2) Penghentian sementara kegiatan; (3)
               Rekomendasi pencabutan izin; (4) Pencabutan izin usaha; dan/atau (5) Tindakan lain sesuai
               dengan peraturan perundangan-undangan. Salah satu kendala proses hukum produsen dalam
               penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi adalah dampaknya yang
               tidak langsung pada kesehatan konsumen. Dasar hukum yang melarang penggunaan bahan
               berbahaya dalam pangan adalah:
               (1)  Ordonansi  Bahan-bahan  Berbahaya  (Gevaarlijke  Stoffen  Ordonantie,  Staatsblad
                     1949:377);
               (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran
                     Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara
                     Republik Indonesia Nomor 3821); dan
               (3)  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  (Lembaran Negara  Republik
                     Indonesia  Tahun  2012  Nomor  227,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                     Nomor 5360).

                     Suatu kemajuan dengan maraknya perbincangan tentang salah satu bahan berbahaya
               dalam  pangan,  yaitu  formalin  (larutan  formaldehid)  di  media  massa  telah  melahirkan
               beberapa peraturan terbaru tentang formalin termasuk pemberian sanksi yang lebih tegas
               bagi para pelanggar. Sebagaimana dipublikasikan pada Kompas Jakarta 30 November 2010,
               penjual usus ayam berformalin harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas agar penjualan
               makanan  berbahaya  kepada  konsumen  tidak  terulang.  Keputusan  tersebut  menunjukkan
               ketegasan dan kesungguhan pemerintah melindungi kesehatan konsumen. Temuan atas usus
               ayam berformalin menyeruak sepanjang pekan lalu, Polisi mendapati usus ayam berformalin
               seberat 650 kilogram di sebuah rumah potong ayam di Jakarta Barat. Usus itu dipasarkan oleh
               pelaku  di  Pasar  Tambora.  Seorang  pemilik  berinisial  LTF  ditetapkan  sebagai  tersangka.
               Selanjutnya, pemerintah merazia sejumlah pasar dan mendapati usus berformalin dengan
               berat  total  24,5  kilogram.  Usus  yang  mengandung  bahan  berbahaya  ditemukan  di  Pasar
               Serdang, Kemayoran, serta di kelompok Arella, Jalan Penghulu Kelurahan Cipulir, Kebayoran
               Lama. Selain itu, petugas juga menyita 5 liter formalin di Pasar Cipete. Formalin itu diduga
               digunakan  untuk  mengawetkan  makanan.  Berbeda  dengan  penanganan  temuan  usus
               berformalin di Jakarta Barat, pemerintah hanya memberikan peringatan kepada para penjual
               dan  menyita  usus  berformalin  tersebut.  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)
               menjelaskan bahwa penggunaan formalin untuk mengawetkan makanan mentah sudah sering
               terjadi, termasuk pada kasus usus yang diawetkan dengan formalin. ”Razia makanan segar
               perlu sering dilakukan untuk mencegah peredaran makanan berformalin”.
                     Pemerintah  perlu  menggandeng  kepolisian  sehingga  pelaku  yang  tertangkap  dapat
               langsung  diproses  secara  hukum.  ”Butuh  penegakan  hukum  yang  tegas  untuk  menindak
               penjual  atau  produsen  yang  menjual  bahan  makanan  dengan  formalin”.  Mengacu  pada




                                                           15
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27