Page 26 - Pengawasan-Mutu-Pangan_SC
P. 26

  Pengawasan Mutu Pangan  




               terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan. Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab
               terhadap ketersediaan pangan yang aman bagi masyarakat, sesuai Pasal 60 Undang-Undang
               Pangan.
                     Pelanggaran  para  produsen  terhadap  berbagai  peraturan  perundangan  tidak  hanya
               disebabkan oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor kurangnya
               pengetahuan mengenai peraturan dan penegakan hukum oleh aparat yang kurang konsisten.
               Pelaksanaan dan  penegakan  hukum dalam hal keamanan pangan  kurang  berjalan dengan
               baik. Hal ini tampak dari tidak adanya penindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
               terhadap para pelaku pelanggaran keamanan pangan. Pemerintah nampaknya kurang serius
               untuk  menegakkan  hukum  pada  para  produsen  golongan  kecil  yang  termasuk  kelompok
               masyarakat ekonomi bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Padahal, sanksi yang
               diterapkan pada produsen pangan yang menggunakan bahan berbahaya berdasarkan Pasal 55
               Undang-Undang Pangan cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun atau
               didenda maksimal enam ratus juta rupiah. Masyarakat sebenarnya juga diberi kewenangan
               oleh  Pasal  51  Undang-Undang  Pangan  untuk  berperan  seluas-luasnya  dalam  mewujudkan
               perlindungan  konsumen  pangan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  rangka
               penyempurnaan  dan  peningkatan  sistem  pangan,  masyarakat  dapat  menyampaikan
               permasalahan, masukan, dan pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.
                     Berdasarkan  pasal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  peran  serta  masyarakat  sangat
               diperlukan sebagai pendeteksi awal dari keberadaan bahan kimia tambahan dalam makanan.
               Dalam hal ini, kejelian masyarakat selaku konsumen sangat diperlukan, masyarakat harus teliti
               dalam memastikan kandungan yang ada sesuai dengan label. Hal ini diperlukan karena banyak
               kasus keracunan makanan adalah akibat bahan pengawet, akibat rendahnya kewaspadaan
               konsumen. Lengahnya konsumen diperparah oleh sumber daya manusia yang masih rendah
               dan faktor daerah yang harus diawasi juga terlalu luas. Sedangkan kendala lainnya yaitu dalam
               mengawasi  penggunaan  bahan  pengawet  adalah  peredaran  bahan  kimia  bagi  industri
               makanan rumahan yang jumlahnya sangat besar.
                     Keracunan yang paling banyak disoroti biasanya yang sifatnya jangka pendek. Namun,
               jarang sekali dipersoalkan dampak makanan yang mengandung BTM yang dapat mengancam
               manusia  dalam  waktu  jangka  yang  panjang.  Seperti,  kerusakan  organ  tubuh  setelah
               mengkonsumsi makanan tertentu. Secara hukum, belum tegas dinyatakan untuk memberikan
               sanksi pada efek jangka panjang karena pembuktiannya sulit dilakukan. Untuk itu, harus ada
               upaya  dari  semua  pihak  untuk  memahami  pentingnya  menghindari  keracunan,  baik  yang
               dapat  dikenali  langsung,  maupun  dalam  jangka  panjang.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  harus
               menegakkan  hukum  secara  tegas  yang  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  yang  melanggar
               hukum dan membahayakan kesehatan masyarakat.
                     Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan,
               disebutkan  bahwa  setiap  produk  yang  diperdagangkan  harus  mencantumkan  komposisi
               bahannya.  Sehingga,  produsen  dapat  melanggar  Pasal  8  Undang-Undang  Perlindungan
               Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  pangan  yang  diperjualbelikan  harus  mencantumkan
               komposisi  bahan  dan  berat  bersih.  Setiap  konsumen  berhak  memperoleh  informasi  yang




                                                           19
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31