Page 28 - Pengawasan-Mutu-Pangan_SC

 Pengawasan Mutu Pangan 

3) Wajib mencantumkan peringatan fenilketonuria: mengandung fenilanalin, yang ditulis
dan terlihat jelas pada label jika makanan/minuman/sediaan menggunakan pemanis
buatan aspartam.
4) Wajib mencantumkan peringatan: konsumsi berlebihan dapat mengakibatkan efek
laksatif, yang ditulis dan terlihat jelas pada label jika makanan/minuman/sediaan
menggunakan pemanis buatan laktitol atau manitol atau sorbitol, yang apabila diyakini
dikonsumsi lebih dari 20 gram manitol per hari atau 50 gram sorbitol per hari.
5) Klaim yang diperoleh & dapat ditulis pada label adalah:
a. Tidak menyebabkan karies gigi
b. Pangan rendah energi dan pangan tanpa penambahan gula apabila produk pangan
memenuhi syarat produk pangan rendah energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2
c. Pangan untuk penderita diabetes atau pernyataan lainnya sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 Ayat (5)

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan di atas dapat dikenai sanksi
berupa:
1) Sanksi administratif:
a. peringatan tertulis
b. Pencabutan izin edar
c. Penarikan dan pemusnahan produk pangan yang mengandung pemanis buatan
yang sudah beredar.
2) Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, untuk menghasilkan produk-produk makanan sehat dan bermutu harus
menggunakan BTM yang aman untuk dikonsumsi dan diizinkan Badan POM. Dalam hal ini
penggunaan BTM, tentunya tidak terlepas dari aspek-aspek pemilihan dan penetapan,
pembelian, aplikasi, cara mendapatkannya, dan ketersediaan bahan tambahan makanan.
Kendala lain dalam penegakan hukum dalam pengaturan pangan adalah jumlah
produsen makanan rumah tangga terdaftar dan tidak terdaftar yang jumlahnya dapat
mencapai ribuan. Sedangkan, aparat pengawas jumlahnya terbatas. Sebagaimana dilaporkan
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, bahwa di Provinsi Jawa
Timur terdapat 12.832 perusahaan pangan olahan di 35 kabupaten/kota. Untuk mengatasi hal
tersebut, maka pemberdayaan swadaya masyarakat secara aktif dalam menciptakan
ketersediaan pangan yang aman dengan kesadaran individu dan secara kondusif turut serta
dalam menjaga rambu-rambu pengaturan pangan merupakan alternatif yang paling
memungkinkan daripada hanya bersandar pada kemampuan aparat pemerintah.

21