Page 41 - Modul Geografi Kelas XII KD 3.1 dan 4.1
P. 41
Modul Geografi Kelas XII KD 3.1 dan 4.1
Kegiatan Pembelajaran 4
Permasalahan Dalam Penerapan Tata Ruang Wilayah
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran 4. Anda diharapkan mampu memahami permasalahan
dalam penerapan tata ruang wilayah secara mandiri
B. Uraian Materi
1. Problem penataan ruang
Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan telah
memiliki landasan hukum sejak pemberlakuan Undang-Udang Nomor 24 Tahun 1992
tentang penataan ruang (diperbaharui melalui UU Nomor 26 Tahun 2007). Dengan
penataan ruang di harapkan dapat terwujud ruang kehidupan yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum
sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin
meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor. Semakin meningkatnya
kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan belum terselesaikannya masalah
permukiman kumuh. semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di
kawasan perkotaan; serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan
perkembangan antarwilayah. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penataan
ruang secara umum dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu : permasalahan lingkungan
dan wilayah dan permasalahan manajemen tata ruang.
Permasalahan dalam Penerapan Tata Ruang Wilayah antara lain :
a) Kebijakan dan Integritas Kepala Daerah
b) Pembiayaan dan Tenaga/Ahli/Kepakaran
c) Tingkat ketelitian dan keterbukaan Data Base
d) Konflik kepentingan
e) Ekonomi
f) Sosial Budaya
g) Kelestarian Lingkungan Hidup
h) Politik
i) Pertumbuhan penduduk
j) Keamanan
k) Optimalisasi peran institusi
2. Permasalah Lingkungan
1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi pemanfaatan
ruang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna adalah
praktek pembangunan yang kerap terjadi.
2) Penurunan luas hutan tropis (deferestasi) akibat pembalakan liar, meluasnya
perambahan dan konversi hutan alam, atau untuk pengembangan kepentingan
budidaya seperti perkebunan dan pertambangan.
Wiayah dan Tata Ruang 35
