Page 42 - Modul Geografi Kelas XII KD 3.1 dan 4.1
P. 42

Modul Geografi Kelas XII KD 3.1 dan 4.1

                  3) Penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air mislokasi  pemanfaatan ruang untuk
                     kepentingan  pemukiman,  budidaya  pertanian  dan  pariwisata  telah  mempercepat

                     kerusakan Daerah Aliran Sungai.
                  4) Meningkatnya fenomena bencana yang di akibatkan miss manajemen relasi alam dan
                     manusia seperti banjir, longsor dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai
                     wilayah di indonesia.
                  5) Degradasi kualitas lingkungan pada kawasan pesisir yang di tandai semakin rusak dan
                     menurunnya luas hutan mangrove.
                  6) Ancaman  dampak  global  warming  semakin  memperparah  kondisi  resiko  kerusakan
                     lingkungan khususnya pada sebagian besar perkotaan pesisir di Indonesia.
                  7) Meningkatnya  urbanisasi  dan  aglomerasi  perkotaan  akibat  imigrasi  desakota  yang
                     berimplikasi  pada  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  produktif  menjadi  lahan

                     pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.
                  8) Pengembangan  struktur  ruang  dan  sistem  perkotaan  yang  terpusat  pada
                     pertumbuhan  kota-kota  besar  dan  metropolitan  saat  ini  masih  sangat  terpusat  di
                     pulau Jawa-Bali, sedangklan pertumbuhan kota-kotamenengah dan kecil, terutama di
                     luar jawa, berjalan lambat dan tertinggal.
                  9) Masih  tingginya  kesenjangan  antar  dan  di  dalam  wilayah,  seperti  antara  Indonesia
                     bagian  barat  (Sumatera,  Jawa-Bali)  dengan  indonesia  bagian  timur,  antara  kawasan
                     pedesaan  dan  kawasan  perkotaan,  dan  kawasan  di  wilayah  perbatasan  kawasan

                     terpencil, terluar dan tertinggal.
                  10)  Desentralisasi  pembangunan  dan  otonomi  daerah  telah  mengakibatkan
                      meningkatnya  konflik  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  konflik
                      peruntukan  ruang,  baik  antarwilayah,  antar  pusat  dan  daerah,  serta  antar
                      penggunaan.

               3.  Permasalahan Pengelolaan Penataan Ruang
                      Rencana  tata  ruang  wilayah  belum  sepenuhnya  efektif  menjadi  acuan  dalam
                  penataan  ruang,  sehingga  menjadi  inkonsistensi  pelaksanaan  pembangunan  terhadap

                  rencana  tata  ruang  serta  lemahnya  pengendalian  dan  penegakan  hukum  terhadap
                  pemanfaatan  ruang.  Hal  ini  juga  di  sebabkan  permasalahan  internal  penataan  ruang
                  khususnya  terkait  dengan  aspek  kelembagaan  manajemen.  Beberapa  permasalahan
                  pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut:
                  1) Belum  tepatnya  kompetensi  sumberdaya  manusia  dalam  bidang  pengelolaan
                     penataan  ruang,  karena  banyak  menajemen  tata  ruang  di  daerah  tidak  memiliki
                     kompetensi  (pendidikan,  keterampilan,  dan  pengalaman)  yang  memadai  untuk
                     merencanakan,  melaksanakan,  memantau  atau  mengawasi  penyelenggaraan  tata
                     ruang;
                  2) Rendahnya  kualitas  hasil  rencana  tata  ruang  baik  disebabkan  sulitnya  memperoleh

                     data dan peta dasar, kompetensi penyusun yang rendah maupun proses penyusunan




                                                                           Wiayah dan Tata Ruang  36
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47