Page 98 - GRC-BOOK-NEW2

Penerapan gCg di unit kerja

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Pendukung
Demikian halnya Organ Pendukung, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ
ini harus dituangkan ke dalam governance infrastructure tata kelola perusahaan
berupa kebijakan interen yang selanjutnya dikodifikasi (the code) dan dijadikan
sebagai pedoman serta panduan dalam melaksanakan governance process.
Kebijakan governance process untuk Organ Pendukung yang berupa komite (baik
yang berada dibawah kendali Dewan Komisaris maupun di bawah supervisi Direksi),
dikodifikasi dalam bentuk yang dikenal luas sebagai Piagam Komite (Committee
Charter). Sementara, untuk Organ Pendukung berupa unit kerja lainnya (seperti:
Sekretaris Perusahaan, Unit Kerja Manajemen Risiko, Unit Kerja Kepatuhan, Unit
Kerja Audit Interen, Kantor Cabang, Regional Office dan lain-lainnya), dikodifikasi
menjadi Kebijakan Direksi (KD), Peraturan Direksi (PD), Surat Edaran (SE) Direksi
hingga petunjuk teknis dan/atau berupa Standard Operating and Procedure
(SOP). Kodifikasi tersebut tentunya dilakukan dengan memperhatikan dan/atau
menyesuaikan dengan skala, ukuran, dan tingkat kompleksitas bisnis yang dihadapai
suatu perusahaan. Berbagai dokumen tersebut haruslah dijadikan sebagai “living
docoment”. Tegasnya, secara periodik, wajib dievaluasi dan/atau senantiasa
disempurnakan agar mampu menjawab berbagai tantangan bisnis, utamanya
perubahan regulasi, teknologi dan lingkungan bisnis yang begitu turbulence pada
era globalisasi dan abad informasi kini.

Melalui kodifikasi berbagai ketentuan tersebut, governance process yang menjadi
tugas dan tanggung jawab Organ Pendukung dapat dilaksanakan secara tegas,
jelas dan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta dengan mengusung prinsip
T.A.R.I.F sebagai “panglima”. Syaratnya? Absolutely, dengan menggungakan logika
yang sama dengan uraian pada bagian Boad Manual tersebut di atas dan dengan
bahasa yang paling singkat, governance process yang harus dilakukan Organ
Pendukung perusahaan untuk mengimplementasikan praktik GCG adalah “cukup”
dengan melaksanakan ketentuan Piagam Komite, Kebijakan Direksi (KD), Peraturan
Direksi (PD), Surat Edaran (SE) Direksi hingga petunjuk teknis dan/atau Standard
Operating and Procedure (SOP) dimaksud plus etika bisnis (lihat gambar 1.5). Sekali
lagi, jika dan hanya jika, berbagai ketentuan tersebut telah ditetapkan dengan
sebaik-baiknya dan/atau up to-date. Artinya, kebijakan dimaksud telah dirancang
sedemikian rupa sehingga proses bisnis yang ditetapkan perusahaan sudah
dipastikan terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan dengan cara yang paling efektif
dan efisien sedemikian rupa sehingga mampu menjawab berbagai tantanan bisnis
yang dihadapi perusahaan secara nyata di lapangan. Kemudian, barulah dikodifikasi
sebagai ketentuan internal.

Sebagai gambaran, salah satu contoh pelaksanaan governance process yang harus
dilakukan Komite Pemantau Risiko suatu Bank yang harus dituangkan ke dalam
Piagam Komite Pemantau Risiko, antara lain:

72 The Fundamentals of GRC