Page 15 - 1. Modul Bab 9
P. 15

perdana  menteri. Kabinet  pun dibentuk dengan  anggota-anggota  antara lain  Sri
                     Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.  Wilopo, Prof. Dr. Supomo,  dr.  Leimena, Arnold

                     Monomutu, Ir. Hertinglaoh, Sultan Hamid II, dan Ide Anak Agung Gde Agung. Kabinet
                     ini  merupakan  Zaken  Kabinet  (yang  mengutamakan  keahlian    dari  anggota-

                     anggotanya). Ternyata sebagian besar dari anggota kabinet ini adalah pendukung
                     unitarisme    (kesatuan).  Karena  itu  tidak  beberapa  lama  setelah  RIS  berdiri,

                     gerakan-gerakan  untuk  membubarkan  negara  federal  dan  membentuk  negara

                     kesatuan  telah  ada.  Gerakan  tersebut  makin  lama  makin  kuat.  Apalagi
                     pembentukan  negara federal tidak berdasarkan landasan konsepsional yang kuat.

                     Pembentukan  negara  federal  pada  awalnya  hanya  merupakan  tindak  lanjut  dari
                     usaha  Belanda  untuk  menghancurkan RI.  Karena itu banyak mendapat tantangan

                     dari sebagian besar rakyat RI.

                          Bahkan ternyata di kalangan negara-negara bagian bentukan Belanda pun ada
                     gerakan  yang kuat    untuk menentang bentuk negara    federal    tersebut.  Mereka

                     menginginkan menegakkan kembali negara kesatuan RI. Negara Indonesia Timur
                     dan  Negara  Sumatera    Timur  dengan  tegas  menyatakan  keinginannya  untuk

                     bergabung  dengan  RI.  Kedua  negara  bagian  tersebut  kemudian  menyerahkan

                     mandatnya  pada  Pemerintah  RIS  untuk  mengadakan  pembicaraan  mengenai
                     pembentukan Negara Kesatuan dengan  Pemerintah RI. Setelah ditandatanganinya

                     Piagam  Persetujuan  antara  Pemerintah  RIS dan  pemerintah  RI  tanggal  19  Mei
                     1950,  pembentukan  Negara  Kesatuan  direalisasi.  Kemudian  dibentuk  Panitia

                     Gabungan  RIS  –  RI  yang  bertugas  merancang  UUD  Negara  Kesatuan  yang
                     diselesaikan pada 20 Juli 1950. Rancangan UUD ini ditandatangani  oleh Presiden

                     Soekarno 15 Agustus 1950 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar

                     Sementara
   10   11   12   13   14   15