Page 13 - 1. Modul Bab 9
P. 13
laskar disalurkan pada bidang yang produktif dan diurus oleh kementerian
pembangunan dan pemuda.
Karena sumber dana yang utama adalah sektor pertanian, maka bidang ini
akan diaktifkan kembali. Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo membuat
rencana produksi tiga tahun 1948-1950 yang dikenal sebagai Plan Kasimo yang
pada dasarnya adalah usaha swasembada pangan, Kasimo menyarankan agar
tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 ha ditanami. Di Jawa
diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Hewan yang
berperanan penting dalam produksi pangan dipelihara sebaik-baiknya, dalam arti
tidak disembelih. Sensus hewan pun harus dilaksanakan. Di setiap desa harus
dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik lagi bagi rakyat. Plan
Kasimo juga meliputi transmigrasi.
Sementara itu Badan Perancang yang dibentuk dr. AK. Gani diperluas
menjadi Panitia Siasat Ekonomi yang dipimpin sendiri oleh Wakil Presiden Moh.
Hatta, sedangkan dr. AK. Gani menjadi wakilnya. Tugas panitia ini adalah
mempelajari, mengumpulkan data, dan memberi bahan masukan bagi
kebijaksanaan pemerintah dan perencanaan pembangunan ekonomi. Di samping
juga memberikan nasehat-nasehat dalam rangka perundingan dengan Belanda.
Panitia pemikir ini menghasilkan dasar-dasar pokok rancangan ekonomi
Indonesia, yang berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan untuk
memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata, dengan
cara:
a. Mengintensifkan usaha produksi,
b. Memajukan pertukaran internasional,
c. Mencapai taraf hidup yang lebih tinggi,
d. Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.
Adapun petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti adalah sebagai berikut :
1. Sektor perdagangan digiatkan kembali. Impor dibatasi pada barang- barang
yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, dan alat
transport. Eksport meliputi hasil-hasil perkebuan, hasil hutan, dan tambang.
Penyebaran penduduk dilakukan dengan cara memindahkan 20 juta
penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 15 tahun. Dengan demikian
diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka kemakmuran
baru di Sumatera. Dasar politik ekonomi pemerintah adalah pasa 33 Undang-
Undang Dasar 1945, karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh
negara. Perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan listrik dan air,
perusahaan kereta api dan term, pos dan telekomunikasi serta bank sirkulasi.
