Page 10 - 1. Modul Bab 9
P. 10
Namun upaya pemerintah itu tidak berhasil mengatasi inflasi, karena pihak
Sekutu dalam hal ini NICA juga mengeluarkan uang baru di wilayah yang diduduki
Sekutu. Uang baru itu dikenal dengan uang NICA dimaksudkan untuk
menggantikan uang Jepang yang sudah sangat menurun nilainya. Penggantian
uang itu diumumkan sejak 6 Maret 1946. Kurs ditentukan 3% artinya setiap satu
rupiah uang Jepang sama nilainya dengan tiga sen uang NICA. Perdana menteri
RI Sutan Syahrir memprotes panglima AFNEI karena melanggar persetujuan yang
telah disepakati bersama. Yaitu selama belum ada penyelesaian politik status
Indonesia, tidak akan dikeluarkan mata uang baru. Kepada masyarakat
pemerintah mengingatkan bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam uang
sebagaimana yang telah diumumkan pada 1 Oktober 1945. Penduduk tidak
dibenarkan mempergunakan mata uang NICA sebagai alat pembayaran.
Sehubungan dengan itu Pemerintah RI kemudian mengeluarkan uang kertas
baru yang dikenal dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk mengganti
mata uang Jepang. Kurs uang baru ini ditetapkan satu per seribu, artinya seribu
uang Jepang sama nilainya dengan satu rupiah ORI. Untuk sementara pemerintah
hanya mengizinkan setiap keluarga memiliki Rp. 300,00 dan yang tidak
berkeluarga Rp. 100,00. Usaha lain yang dilakukan pemerintah dalam
memperbaiki moneter adalah pembentukan Bank. Mula-mula dibentuk Bank
Rakyat Indonesia sebagai lanjutan dari Shomin Ginko. Bank ini merupakan bank
negara yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di
Indonesia. selanjutnya pada 1 November 1946 dibentuk Bank Negara Indonesia
yang berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan Margono Djojohadikusumo
bulan Juli 1946.
E. Perdagangan Indonesia
Walaupun sedang menghadapi blokade Belanda, RI mulai merintis
perdagangan internasional dengan memberikan bantuan beras pada India. Saat
itu India sedang tertimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalan, India akan
mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.
Tindakan pemerintah ini sebenarnya lebih bersifat politik, karena berdasarkan
Persetujuan Linggarjati, RI diharuskan menjual surplus berasnya ke daerah-
daerah yang diduduki Belanda. Namun pemerintah menganggap lebih
menguntungkan untuk menjual berasnya pada negara sahabat dari pada membantu
Belanda.
Di samping itu, pemerintah juga mengadakan hubungan dagang langsung
dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation
(BTC) di bawah pimpinan Sumitro Djojohadikusumo. BTC berhasil mengadakan
transaksi dengan Isbrantsen Inc, sebuah perusahaan swasta Amerika Serikat.