Page 11 - 1. Modul Bab 9

Isbrantsen bersedia membeli barang-barang Indonesia (gula, karet, teh, dan lain-
lain) dan membawa barang-barang pesanan Indonesia. ternyata kapal yang

membawa barang-barang tersebut berhasil disita oleh Angkatan Laut Belanda.
Di Sumatera pemerintah juga berusaha menembus blokade Belanda. Sejak

tahun 1946 sampai akhir perang kemerdekaan usaha ini dilakukan dengan

perahu layar dan motor ALRI. Beberapa aparat Pemda Aceh juga mencoba
menembus blokade ke negara terdekat Singapura dan Malaya. Bahkan sejak

awal tahun 1947 Pemerintah RI telah berhasil membentuk perwakilan resmi di
Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). Badan ini dipimpin oleh Mr.

Oetojo Ramelan dibantu Soerjono, Daroesman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin

Ahmad, dr. Soeroso, dan Tamtomo. Secara resmi Indoff memperjuangkan
kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia badan ini adalah

pengendali usaha penembus blokade dan melakukan perdagangan barter.
Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilan di luar negeri yang

disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Perwakilan luar

negeri ini dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok KPULN adalah membeli
senjata dan menembus blokade musuh. Sampai tahun 1946, Belanda hanya

berhasil menguasai Pelabuhan Belawan sehingga RI masih dapat
menyelundupkan barang ke luar. Selama tahun 1946 barang yang diterima

Singapura dari Sumatera seharga Strait $ 20.000.000,00, sedang dari Jawa straits
$ 1.000.000,00. Sebaliknya barang-barang yang dikirim dari Singapura ke

Sumatera seharga Straits $ 3.000.000,00 dan ke Jawa seharga $ 2.000.000,00.

F. Penataan Sektor-sektor Lain

Pada awal kemerdekaan itu pemerintah menghadapi beberapa masalah
ekonomi yang sangat mendesak. Masalah-masalah tersebut yaitu: masalah

produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, dan status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut pemerintah kemudian

menyelenggarakan Konperensi Ekonomi pada bulan Februari 1946. Konperensi
ini dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo dan dihadiri oleh para gubernur,

para cendikiawan, dan pejabat-pejabat lain yang terkait.
Konperensi memutuskan untuk menghapus sistem autarki dalam

pelaksanaan produksi dan distribusi untuk secara berangsur-angsur diganti

dengan sistem desentralisasi. Untuk itu kemudian dibentuk Badan Pengawas
Makanan Rakyat yang kemudian mejadi Badan Persediaan dan Pembagian

Bahan Makanan (BPPBM). Badan ini di bawah supervisi Kementerian